Ramadhan 2026: Muhammadiyah dan Pemerintah Memiliki Penentuan Awal yang Berbeda

Selasa, 13 Januari 2026 | 13:01:47 WIB
Ramadhan 2026: Muhammadiyah dan Pemerintah Memiliki Penentuan Awal yang Berbeda

JAKARTA - Awal Ramadhan 1447 Hijriah tahun 2026 diperkirakan memiliki perbedaan antara PP Muhammadiyah dan pemerintah. 

Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada metode hisab hakiki wujudul hilal yang menjadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid.

Pemerintah, melalui Kementerian Agama, memprediksi awal Ramadhan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Prediksi ini mengacu pada kalender Hijriah pemerintah yang mempertimbangkan posisi hilal dan kriteria astronomi tertentu. Perbedaan tanggal ini menimbulkan potensi dua hari awal puasa yang berbeda di Indonesia.

Fenomena perbedaan awal Ramadhan bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah organisasi masyarakat Islam terkadang menggunakan kriteria hisab berbeda dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan keragaman metode perhitungan yang tetap menghormati prinsip syariat Islam.

Metode Hisab Muhammadiyah dan Kriteria Pemerintah

PP Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal sebagai dasar penetapan awal Ramadhan. Metode ini menghitung posisi bulan sabit muda dengan ketelitian astronomi tinggi. Tujuannya adalah memastikan penentuan awal puasa akurat dan konsisten secara ilmiah.

Sementara pemerintah menggunakan kriteria kurva kuning yang menjadi pedoman MABIMS. Kriteria ini mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat geosentrik. Metode ini bertujuan agar penentuan awal Ramadhan dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Perbedaan metode inilah yang menyebabkan kemungkinan awal Ramadhan Muhammadiyah lebih awal satu hari dibanding pemerintah. Beberapa ormas lain juga mengikuti kriteria Turkiye yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa astronomi menjadi faktor utama perbedaan tanggal awal puasa.

Potensi Perbedaan Awal Ramadhan 2026

Jika Muhammadiyah memulai puasa pada 18 Februari, sebagian besar masyarakat mengikuti pemerintah pada 19 Februari. Perbedaan ini terjadi karena posisi hilal di wilayah Amerika dan Asia Tenggara yang berbeda. Di Amerika, hilal sudah memenuhi kriteria Turkiye sehingga awal Ramadhan bisa lebih cepat.

Di Indonesia, posisi hilal diperkirakan belum mencapai kriteria MABIMS. Oleh karena itu, pemerintah menunggu Sidang Isbat untuk memastikan awal puasa secara resmi. Sidang Isbat menjadi mekanisme formal dalam menetapkan 1 Ramadhan yang berlaku secara nasional.

Masyarakat diminta tetap menjaga keharmonisan meski ada perbedaan tanggal. Perbedaan satu hari tidak mengurangi nilai ibadah puasa yang dijalankan. Hal ini menegaskan bahwa persatuan dan ukhuwah tetap harus dijaga selama Ramadan.

Sidang Isbat dan Penetapan Resmi Pemerintah

Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah. Sidang ini mempertimbangkan posisi hilal dan laporan dari berbagai daerah. Hasil Sidang Isbat menjadi acuan resmi bagi seluruh masyarakat yang mengikuti pemerintah.

Sidang Isbat juga berfungsi menyatukan metode perhitungan astronomi dengan praktik keagamaan. Keputusan yang dihasilkan bertujuan memberikan kepastian hukum dan sosial bagi umat Islam. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan puasa sesuai ketentuan yang berlaku secara nasional.

Pelaksanaan Sidang Isbat memperkuat koordinasi antara pemerintah dan ormas Islam. Meskipun Muhammadiyah dan beberapa ormas lain mungkin sudah menetapkan awal puasa, keputusan resmi tetap mengacu pada pemerintah. Hal ini membantu meminimalkan kebingungan dan menjaga keselarasan praktik ibadah.

Masyarakat Diminta Menghormati Perbedaan

Kemenag menegaskan bahwa perbedaan awal Ramadhan tidak perlu dipermasalahkan. Masyarakat diminta tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathaniyah. Toleransi dan saling menghormati menjadi kunci agar Ramadan tetap khidmat dan harmonis.

Masyarakat yang mengikuti Muhammadiyah tetap dapat beribadah dengan tenang. Begitu juga yang mengikuti pemerintah bisa menunaikan puasa sesuai ketentuan resmi. Perbedaan ini justru menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan awal Ramadhan yang tetap menghormati syariat dan tradisi.

Komunikasi yang baik antara pemerintah, ormas, dan masyarakat menjadi penting. Edukasi mengenai metode hisab dan kriteria penetapan awal Ramadhan membantu menumbuhkan pemahaman bersama. Dengan pemahaman ini, Ramadan 1447 Hijriah dapat dijalankan dengan damai dan penuh keberkahan.

Pesan Ramadan 2026

Awal Ramadhan 2026 berpotensi berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah. Muhammadiyah menetapkan tanggal 18 Februari, sedangkan pemerintah kemungkinan 19 Februari. Meskipun berbeda, fokus utama tetap pada menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan.

Perbedaan metode perhitungan dan posisi hilal menjadi faktor utama. Sidang Isbat pemerintah memastikan kepastian awal Ramadan secara nasional. Masyarakat diminta menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan menjalankan puasa dengan tenang.

Ramadan 1447 Hijriah menjadi momentum meningkatkan toleransi dan ukhuwah. Semua pihak diharapkan fokus pada nilai ibadah dan kepedulian sosial. Dengan demikian, bulan suci ini dapat dirasakan sebagai waktu penuh berkah bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

Terkini